Plesterisasi dan ODF menjadi Prioritas Daerah

52 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pilkades serentak 17 Juli lalu, dilantik secara serentak pula oleh Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra

LAMONGAN BERDESA – Jumlah kemiskinan di Lamongan masih mencapai 15 persen.

Bila jumlah penduduk Lamongan sebanyak 1.025.854 jiwa, berarti jumlah warga miskinnya sekitar 151.877 orang.

Data tersebut diungkapkan Bupati Lamongan Fadeli saat memaparkan verifikasi dan klarifikasi pemenuhan dokumen hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) Akhir Tahun 2016.

’’Angka kemiskinan di Lamongan masih di angka 15 persen,’’ ujar Fadeli.

Dia menargetkan penurunan angka kemiskinan pada angka 10 persen hingga 2021 atau di akhir masa jabatannya nanti.

’’Insya Allah hingga 2021 angka kemiskinan akan turun menjadi 10 persen,’’ imbuhnya.

Menurut dia, strategi penurunan angka kemiskinan banyak di arahkan ke wilayah pedesaan.

Sebab, sebagian besar warga miskin berada di kawasan pedesaan.

’’Warga desa mendapat perhatian besar terkait pengentasan kemiskinan,’’ tukasnya.

Dia menjelaskan, kemiskinan secara fisik di kalangan warga desa antara lain terlihat pada kondisi rumahnya yang berlantai tanah.

Juga tidak memiliki jamban.

’’Kondisi itu menjadi sasaran program yang ditangani lintas SKPD, antara lain berupa gerakan plesterisasi dan open defecation free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Gerakan itu ada bantuan dari APBD,’’ ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya saat 52 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pilkades serentak 17 Juli lalu dilantik secara serentak pula oleh Bupati Fadeli di Pendopo Lokatantra. Ada tiga amanat yang disampaikan bupati untuk segera dijalankan Kades usai pelantikan.

Dia meminta Kades terpilih agar merangkul semua komponen masyarakat di desa, termasuk rival dalam Pilkades lalu. “Pertandingannya sudah selesai. Segera rangkul semua, termasuk rival dalam Pilkades sehingga pembangunan segera berjalan. Ini yang pertama harus dilakukan Kades usai dilantik, “ pesan Fadeli.

Kemudian dia meminta Kades juga segera menjalin komunikasi dengan semua tokoh masyarakat dan camat di wilayahnya masing-masing. “Pembangunan harus segera dijalankan. RPJMD Lamongan sudah di dok DPRD. Sekarang desa juga harus segera menyusun program yang sesuai dan searah dengan program Kabupaten Lamongan sehingga pembangunan tidak terputus, “ katanya menambahkan.

Terkait prioritas pembangunan, dia menyebut infrastruktur masih menjadi perhatian pemerintahannya. Karena seperti dikatakannya, memang masih ada sejumlah infrastruktur yang masih perlu disentuh pembangunan.

Selain itu, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga kini mendapat sentuhan lebih. Fadeli menyebut di tahun ini akan menjadikan Lamongan sebagai kabupaten yang  Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BBABS).

Untuk rumah warga Lamongan yang masih berlantai tanah, akan diberi bantuan plesterisasi. “Saya minta bantuannya Kades untuk membantu program ODF dan plesterisasi. Karena tidak semua yang belum memiliki jamban di rumah dikarenakan tidak mampu. Untuk yang sepeti ini agar diberikan pengertian. Sedangkan yang karena tidak mampu akan mendapat bantuan Pemda, “ ujar dia.

Sedangkan terkait target penurunan angka kemiskinan di Lamongan menjadi 10 persen dalam RPJMD, Fadeli menyebut akan bekerja keras sehingga bisa mencapai di bawah 10 persen. Untuk mobil sehat, dia kembali menyebutkan setiap desa agar memiliki satu mobil sehat.

Meski dalam Pilkades serentak lalu ada 53 desa yang melaksanakan, pelantikan pagi itu hanya diikuti oleh sebanyak 52 desa. Ini karena Kades terpilih Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo masa jabatannya masih belum habis.

Sedangkan terkait peningkatan pendapatan, lanjut dia, dengan membantu peningkatan produksi pertanian beserta penyaluran hasil panen.

Misalnya, saat ini gencar dilakukan gerakan modernisasi budidaya jagung dengan target produksi 10 ton per hektare, dari saat ini hanya 5,8 ton per hektare.

’’Selain meningkatkan pendapatan warga desa yang sebagian besar petani, gerakan seperti itu juga menjaga inflasi 1,96 persen, yang terendah kedua di Jatim saat ini,’’ tukasnya.

Kabid Perumusan Kebijakan pada Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB,Ananda Yuarsa mengungkapkan, Lamongan dipilih untuk memaparkan sakip karena mampu menaikkan nilai sakip dari level C ke B.

(sumber : berbagai sumber)