Membangun Layanan Desa Berbasis Satelit

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) telah menyusun baseline data secara teknokratik untuk pembangunan kawasan berbasis produk unggulan desa di enam kabupaten sebagai pilot project.

Demikian penjelasan Sekretaris Pokja Desa, Wawan Purwadi, saat menerima kunjungan PT Pasific Satelit Nusantara (PT PSN) di ruang rapat Pokja Desa, Gedung Utama Kementerian Desa PDTT Lantai 2, Rabu (5/4). Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperi ketersediaan layanan akses internet.

Menurutnya, teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi solusi bagi pelaksanaan program-program di Kementerian Desa PDTT, seperti pengelolaan Dana Desa, monitoring Pendampingan Desa, serta program unggulan kementerian.

“Kementerian Desa memiliki empat program unggulan, yaitu produk unggulan desa (one village one product/OvOP), pembangunan embung desa, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta BUMDesa,” jelasnya.

Teknologi informasi yang baik harus mampu melayani aplikasi, peta, dan pengumpulan data yang melibatkan pemerintah desa/Lembaga Desa, Pendamping Desa, Tenaga Ahli, serta para stakeholder di Desa.

Dashboard Desa

Anggota Pokja Desa, Yossy Suparyo, melihat perlunya infrastruktur pendukung untuk percepatan pengentasan kemiskinan di desa. Infrastruktur itu mampu menunjukkan bagaimana dana desa dan kerja pemberdayaan dikelola secara baik, terutama dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di desa.

Dia berharap PT PSN dapat berkolaborasi dalam membuat model di atas. PT PSN berpengalaman dalam memberikan layanan akses internet di daerah terpencil dan perbatasan.

“Kita bisa mulai dari titik-titik yang dilayani oleh PT PSN. Kita dorong masyarakat untuk mengembangkan produk desa dengan memanfaatkan akses internet. Saya yakin, suatu saat ada desa yang mampu mendongkrak ekonomi dalam skala besar,” ujarnya.

Implementasi USO (Universal Service Obligation) memungkinkan pengembangan program redistribusi layanan internet di daerah terpencil dan perbatasan. Tantangan selanjutnya, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong  percepatan kerja-kerja kolektif di desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Layanan Satelit Desa

General Manager PT PSN, Sigit Jatiputro, menuturkan PSN fokus untuk penyediaan akses internet di perdesaan. Perusahaannya telah bekerja dengan pemerintah untuk memanfaatkan satelit multifungsi. Dia mencontohkan kerjasama PT PSN dengan Kementerian Kelautan untuk mendeteksi pergerakan kapal-kapal asing.

PT PSN juga membuat pemetaan tematik potensi yang bernilai ekonomi di suatu wilayah, seperti daya tarik wisata, potensi pertanian, perkebunan, dan lainnya.

“Banyak hal yang dapat dilakukan dengan satelit. Kita berharap pemerintah bisa mendorong terbangunnya satelit untuk layanan di desa. Ini sudah dilakukan di China sehingga ekonomi mereka sangat kuat,” tutur Sigit.

Read More

Mendes Minta Kepala Daerah Dorong Pembangunan Desa

Lamongan Berdesa - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengajak kepala daerah membangun Indonesia lewat daerah. Mereka harus mampu menciptakan suasana kondusif di daerah saat isu-isu SARA dan radikalisme berkembang belakangan ini.

Mental Baru  Berdesa/Ilustrasi

Eko mengatakan, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga atau keempat di dunia pada ulang tahunnya yang ke-100 tahun.

Hanya saja, kata Eko, prediksi tersebut bisa saja meleset jika Indonesia yang akan berulang tahun ke-72 pada Agustus nanti masih terpecah belah oleh isu SARA.

"Jadi tinggal 22 tahun lagi kita bisa menjadi negara maju. Tidak ada rakyat miskin dan desa tertinggal," kata Eko di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Senin (22/5).

Ia mencontohkan, sejumlah negara di Timur Tengah porak-poranda imbas dari konflik SARA. Padahal, produk domestik bruto per-kapita negara-negara itu jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Negara-negara tersebut dikatakan butuh 100 tahun lagi untuk ‘rebuid’ pada kondisi awal.

“Karenanya, ini menjadi tugas bersama agar isu tersebut tidak muncul, demi mencapai tujuan negara kita. Semua sia-sia kalau kita terpecah belah. Kebinekaan kita terganggu isu SARA yang timbul dan Indonesia tidak bertahan sebagai NKRI,” tambah dia.

Karena itu, demi mensejahterakan seluruh masyarakat, Presiden Joko Widodo telah memberi instruksi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dimulai dari daerah pinggiran Indonesia, dengan memperkuat desa dan daerah tertinggal.

Makanya, Mendes Eko juga mengajak agar kepala daerah ini ikut serta aktif dalam program pengembangan desa. Dengan menumbuhkan tenaga kerja aktif di wilayah desa, setidaknya pendapatan rata-rata mereka Rp 2 juta per bulan, maka sumbangsihnya akan sangat besar.

“Pada 10 tahun ke depan, angkatan kerja aktif di Indonesia pada angka 200 juta. Bila ada 100 juta orang di desa dengan pendapatan mereka Rp 2 juta maka desa punya tingkat konsumsi Rp 1000 triliun per bulan, atau Rp 12 ribu triliun per tahun,” kata dia.(*)

Kemendagri.go.id

Read More

2019 Diharapkan Seluruh Desa Sudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes

Lamongan Berdesa - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Foto Ilustrasi: infest.or.id

Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala suppay listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.

Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES.

Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Keterangan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pers release, Biro Hukum dan Humas BPKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.(*)

Read More

BPKP Persiapkan Aplikasi SIA BUMDes

Badan Usaha Milik Desa - Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang ada di desa yang di bentuk oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa melalui musyawarah desa. Untuk memperkuat tatakelola keuangan BUMDes yang makin Transparan, BPKP telah mempersiapkan aplikasi SIA BUMDes.

Aplikasi SIA BUMDes

Saat ini sudah terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik /BUM Desa. Di samping SISKEUDES, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkanaplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa) pada akhir Tahun 2016.

SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM Desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali.

Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa setiap triwulan.

Di samping itu, BPKP juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam melakukan workshop peningkatan kapabilitas APIP dan Unit Layanan Pengadaan serta membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan penggunaan dana desa.(*)

Read More

Berterimakasihlah Pada Kaum Perempuan, 60 Persen UKM Indonesia Dijalankan Mereka

LAMONGAN BERDESA – Tahukah Anda, nafas negeri ini bisa dikatakan berhembus karena keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Bagaimana tidak, ada 52 juta UKM dari Sabang hingga Merauke dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di seantero nusantara. Jangan salah pula, dari total 6jumlah itu 60 persen di antaranya di jalankan pelaku UKM: perempuan! Maka sebenarnya kaum perempuanlah yang menopang sebagian nyawa warga negara ini.

Para perempuan pejuang ini umumnya menekuni usahanya sembari menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak, suami dan rumahnya. Di sela-sela waktunya yang padar itulah mereka berusaha membantu suami mereka mendapatkan income untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hebatnya, fakta yang dihimpun LAMONGAN BERDESA menyebutkan para perempuan pelaku UKM jauh lebih tertib dalam hal manajemen keuangan, utamanya mengembalikan pinjaman pada lembaga yang meminjami modal untuk usaha mereka.

Tak berlebihan kiranya, perempuan memang memiliki kemampuan khusus dibanding kaum pria yakni bisa menjalankan beberapa pekerjaan atau kegiatan yang berbeda satu sama lain dengan cara yang unik. Bayangkan, sejak pagi mereka harus menyiapkan makanan, memandikan anak, mengurus anaknya ke sekolah sekaligus menjemput, bertanggungjawab menyiapkan makanan lagi dan di sela semua itu masih pula menjalankan kegiatan menghasilkan uang. Apakah kaum laki-laki mampu melakukan semua daftar pekerjaan itu dalam 24 jam? Maka bangsa ini, terutama kaum pria, sudah jelas harus berterima kasih pada kaum perempuan atas peran multi fungsi yang mereka jalankan.

UKM perempuan umumnya bekerja pada beberapa bidang khas yakni makanan, fashion dan kerajinan. Di satu sisi tiga bidang ini memang sangat identik dengan keseharian mereka. Menjalankan industri di bidang kuliner membuat para ibu bukan hanya menghasilkan uang melainkan juga bisa mendapatkan ‘bonus’ makanan gratis dari apa yang diolahnya. Bagi perempuan, urusan seperti ini tidak bisa dianggap remeh.

Meski bergerak pada wilayah industri rumahan dengan pola yang sebagian besar masih konvensional tetapi para perempuan ini membuktikan pusaran uang dari jual beli makanan yang mereka ciptakan bukan main-main angkanya. Padahal sebagian besar masih bergerak pada sektor yang terbatas karena banyaknya kegiatan domestik yang musti mereka jalankan. Seperti yang dilakukan para ibu di didesa Sumberejo Kecamatan Lamongan, kabupaten Lamongan, siapa yang tidak kenal Nasi Boran, Desa yang berada di tengah Kota ini para ibu-lah yang menciptakan aneka rupa makanan nasi boran hingga turun temurun.

Kini, makanan olahan yang berbahan utama kelapa ini sudah menyebar ke kecamatan lain yang jauh lebih luas bahkan online. Tangan pada ibu-lah yang menciptakannya.

Industri fashion, jalan ditanya. Di sekujur wilayah negeri ini ribuan kelompok industri rumahan dijalankan para perempuan. Mereka ada yang bekerja di balik mesin jahit yang kemudian menjadi sentra bordir dan pakaian di Lamongan. Di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan para perempuan aktif mengerjakan pekerjaan menjahit dan sablon yang membuat desa mereka kemudian dikenal sebagai sentra industri pakaian.

Potensi Industri Kecil dan Kerajinan RakyatSelain wisata dan kuliner lamongan juga mempunyai potensi di bidang industri dan kerajnan,bukan hanya di pasar dalam negri bahkan produk lamongan sudah sampai manca negara,Diantara usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang telah mempunyai pangsa pasar luas antara lain kerajinan kayu ukir Chin Craf dan tembikar semi Mahmud yang telah menembus pasaran ekspor Korea, Belgia, Australia dan Jerman, kerajinan bambu, sadel sepeda dan tas enceng gondok di kecamatan Lamongan dan Mantup, sentra industri kecil tenun ikat ATBM di Desa Parengan Kecamatan Maduran, pengrajin batik tulis, bordir dan emas di Desa Sendangagung dan sendang duwur Kecamatan Paciran.
Industri tikar karpet Elresas Lamongan menguasai pasar Jawa Timur, Solo, Jogja, Bali, Bandung , Karena kemasan yang praktis, awet dan harganya terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Data Sentra Industri Kerajinan di Kabupaten Lamongan

1. Kec. Lamongan Gerabah seni, Tenun ikat, Tikar karpet, Kerajinan kayu,Kerajinan encenggondok, Anyaman pelepah pisang, Emas, Perak, Kulit imitasi dan kerajinan bambu
2. Kec. Laren Gerabah mutu baik
3. Kec. Maduran Tenun ikat
4. Kec. Paciran Bordir, Batik tulis, Emas dan perak, Tenun
5. Kec. Babat Emas dan Perak
6. Kec. Mantup Kerajinan bambu, Anyaman pandan, Anyaman pelepah pisang
7. kec. Kedungpring Kerajinan kulit/imitasi
8. kec. Solokuro Emas dan perak, Batik, tenun dan bordir
9. Kec. Deket Kerajinan Kulit, imitasi, anyaman pelepah pisang
10. Kec. Modo Kerajinan Kulit dan imitasi
11. Kec. Sugio Kerajinan Bambu
12. Kec. Turi Bordir
13. Kec. Glagah Bordir
14. Kec. Karangbinangun Bordir
15. Kec. Sambeng Anyaman pelepah pisang dan kerajinan Enceng gondok
16. Kec. Tikung Anyaman pelepah pisang dan kerajinan enceng gondok
17. Kec. Kalitengah Songkok

Begitulah peran para Srikandi Indonesia utamanya di daerah pedesaan. Mereka, terus berjuang melalui beragam keterbatasan dan membuktikan mereka bisa. (aryadji)

Read More